Suami Tidak Memberi Nafkah, Bolehkah Istri Menuntut ke Pengadilan?

1760 views

Suami memiliki tanggung jawab utama dalam keluarga, menanggung nafkah istri dan anaknya. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan tanggung jawab ini, di antaranya:

Firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Lelaki adalah pemimpin bagi wanita, disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian manusia (lelaki) di atas sebagian yang lain (wanita) dan disebabkan mereka memberi nafkan dengan hartanya ….” (QS. an-Nisa’: 34)

Kemudian firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Loading...

“Merupakan kewajiban bapak (orang yang mendapatkan anak) untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memberinya pakaian dengan cara yang wajar ….” (QS al-Baqarah: 233)

Selanjutnya hadis dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu ‘anha, beliau bertanya kepada Nabi saw:

Ya Rasulullah, apa hak istri yang menjadi tanggung jawab kami?

Nabi saw:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah.” (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan dihasankan Syuaib al-Arnauth)

Sekalipun tidak ditagih dan dituntut untuk memberi nafkah maka tetaplah nafkah  itu diberika. Karena nafkah itu adalah kewajiban syariah hukum yang selalu mengikat di dunia dan di akhirat.

Jika nafkah itu tidak diberikan kepada keluarga hal itu tidak berakhir di dunia saja. Persoalan  ini bisa dituntut di akhirat.  Karena nafkah yang  tertunda adalah utang, dan  para suami harus melunasinya.

Di Indonesia, persoalan suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarga bisa ditempuh melalui  pengadilan dengan ketentuan perundang-undangan yang  berlaku.

Kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing suami istri dalam perkawinan diatur dalamundang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selaras sebagaimana yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dinyatakan dalam dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam Pasal 77 sampai Pasal 84.

Tidak hanya suami, istri juga mempunyai kewajiban terhadap suami untuk mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya, baik untuk biaya makan, kebutuhan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya serta kebutuhan sehari-hari.

Sementara, untuk nafkah yang tidak diberikan akan menjadi utang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari.

Hal tersebut mengacu pada KHI Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah.

Pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Apabila suami tidak melakukan kewajiban pemberian nafkah ini, maka istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan.

Dasar hukumnya, pasal 34 undang-undang perkawinan yang berbunyi,  “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan”.

Yang dimaksud dalam pasal 34 UUP itu adalah istri dapat mengajukan gugatan nafkah madliyah (nafkah terutang/lampau).

Gugatan nafkah yang diajukan oleh istri tersebut dapat disertai dengan perceraian (penggabungan gugatan) maupun tidak, namun dalam hal suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka istri diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan gugatan balik (rekonvensi) atas nafkah madliyah (nafkah terhutang).

Nafkah terutang ini bisa digugat ketika istri dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannyaDalam pasal 84 ayat 1 KHI dijelaskan bahwaistri dapat dianggap nushuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) KHI, kecuali dengan alasan yang sah. 

Berdasarkan Pasal 80 ayat (7) KHI menerangkan bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau suami gugur memberikan nafkah kepada istrinya. Semoga bermanfaat!

Sumber: bincangsyariah.com

Tags: #Hak Istri #Nafkah Istri #Tuntutan Istri

Author: 
    author